Tanggapan Warganet Soal Pernyataan Menteri HAM, Natalius Pigai dalam Rapat Bersama Komisi XIII DPR

Jakarta-PIKIRAN PUBLIK, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang baru saja dilantik, Natalius Pigai berhasil memancing perhatian publik dengan pernyataannya dalam rapat bersama Komisi XIII DPR yang diadakan di Komplek Parlemen Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024).

Dalam rapat tersebut Pigai menyatakan bahwa kementriannya tidak memiliki program 100 hari kerja. Namun sebagai gantinya, Pigai mengungkapkan bahwa dia memiliki program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

Pria asal Papua itu juga meminta anggaran hingga Rp 20 triliun untuk menuntaskan isu HAM di Indonesia. Menurutnya, penambahan anggaran ini diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan HAM di Indonesia. Termasuk untuk membangun pusat studi HAM dan meningkatkan kesadaran warga di desa-desa tentang HAM.

Selain itu, ia juga mengajukan penambahan pegawai, dari 188 orang menjadi 2.544 orang pegawai. Yang dimana hal tersebut juga membutuhkan penambahan anggaran untuk gaji pegawai.

Setelah rapat tersebut usai, Pigai memilih untuk tidak memberikan komentar serta menggubris pertanyaan-pertanyaan dari para awak media dan dengan cepat meninggalkan gedung DPR.

Rupanya, hal tersebut menuai beragam komentar, seperti yang dilansir melalui postingan dari akun X @kegblgnunfaedh tentang pernyataan Natalius Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR.

“Menteri belum keliatan hasil kerjanya sudah nuntut aja. Buat apa pegawai banyak banyak toh di kantor paling main Zuma sama Solitaire,” ungkap @CakK***

“Drpd sibuk nambahin anggaran sama pegawai personel mendingan buktiin lewat kerja aja dulu. Gak usah jauh2, ngadepin soal pelanggaran ham di acara kamisan aja. Kira2 ada keberanian nggak,” tulis @nenirossa***

“Untuk bagian penambahan pegawai, saya setuju, mengurangi pengangguran yang sekarang makin banyak! Untuk anggaran, ya kalkulatornya beda. Udahlah, coba kerja dulu aja pak. Kerja aja belum udah minta tambah anggaran mulu,” kata @WiwitWi***

“Sharing dikit ya, soal pegawai memang itu sangat kurang. Apalagi lingkupnya seluruh Indonesia, kemarin liat data salah satu kementerian untuk honored saja itu ada 16rb. Apalagi klo sudah di tambah yg PNS, jadi wajar klo pegawainya di tambah,” tulis @NatanielO***

Banyak warga yang menilai bahwa usulan dari Menteri HAM tersebut kurang realistis, kurang jelas dalam tujuan serta program kerja, dan juga berpotensi untuk menghamburkan uang negara.