Seleksi Kepala BPMA Menuai Kecaman Aliansi Penyelamat Aceh

Kabar Kala, Aceh - Seleksi Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) terus bergejolak, ratusan masyarakat Aceh yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Aceh datangi kantor Kementerian ESDM untuk menyampaikan aspirasinya. Rabu, 15 Januari 2025.

Dalam menyampaikan aspirasinya, Ketua Aliansi Penyelamat Aceh, Muhaimin didampingi anggota DPR RI asal Aceh, M. Nasir Djamil mendesak Menteri ESDM untuk menunda seleksi Kepala BPMA hingga pelantikan Gubernur Aceh terpilih Muzakir Manaf, pada Februari 2025 nanti.

Dalam keterangannya, Muhaimin mengatakan bahwa langkah Pj. Gubernur Aceh, Safrizal yang membuat Panitia Pelaksana (Panpel) terlalu tergesa-gesa dan dinilai bertetangan dengan etika pemerintah.

"Seleksi Ketua BPMA bukan hanya menimbulkan pertanyaan, tetapi juga kekhawatiran masyarakat Aceh. Kami mendesak agar seleksi ini ditunda," ujarnya.

Ia menjelaskan, Komisi Pengawas BPMA (Komwas BPMA) telah menyurati Pj Gubernur Aceh pada 12 Desember 2024, meminta agar seleksi ini dihentikan sementara. 

“Surat dari Komwas BPMA sudah sangat jelas. Namun, sayangnya, rekomendasi ini tampaknya diabaikan,” tegasnya.

Sementara itu, M. Nasir Djamil mengungkapkan, Safrizal tidak ada wewenang membentuk Pansel Kepala BPMA.

“Yang dilakukan Safrizal melanggar aturan dan seharusnya tidak terjadi. Masa transisi bukan waktu yang tepat untuk mengambil kebijakan strategis seperti ini,” jelas Nasir Djamil dalam keterangannya seusai acara memperingati 20 tahun gempa dan tsunami Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Menurutnya, berdasarkan pasal 26 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015, kebijakan terkait BPMA harus dilakukan secara hati-hati dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Gubernur Aceh definitif. 

“Pj Gubernur adalah pejabat sementara. Tidak ada alasan untuk memaksakan proses seleksi ini,” imbuhnya.

“Kita harus menghindari hal-hal yang bisa merusak integritas lembaga ini. Jangan gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga,” tegasnya.

Ditempat terpisah, ratusan Aliansi Penyelamat Aceh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian ESDM sebagai bentuk protes kepada langkah yang diambil Pj. Gubernur Aceh, Safrizal dan meminta Menteri ESDM dan Kepala BPKM, Bahlil Lahadila untuk menunda proses seleksi Kepala BPMA hingga Gubernur Aceh definitif dilantik.

“Ini adalah bentuk aspirasi masyarakat Aceh yang ingin melihat pengelolaan migas dilakukan secara profesional dan sesuai aturan. Kami meminta agar Menteri ESDM menghormati proses ini dengan menunggu pelantikan Gubernur Aceh terpilih,” tutur Muhaimin.

Aliansi Penyelamat Aceh dan Nasir Djamil sepakat bahwa keberadaan BPMA yang dikelola secara transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan manfaat migas dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Aceh.

“Pengelolaan migas Aceh bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal kedaulatan ekonomi rakyat Aceh. Karena itu, tidak boleh ada keputusan yang tergesa-gesa dan melanggar aturan,” pungkas Muhaimin.